OLAHRAGA

KONI Jatim Minta Penyelesaian Masalah PON Papua Dilakukan Terpadu

Laporan Anggi Widya Permani | Sabtu, 14 Desember 2019 | 20:39 WIB
Sejumlah narasumber saat berbicara di Lokakarya bertajuk 'Mencari Desain Pembinaan Pasca Rasionalisasi 10 cabang olahraga PON 2020' di Hotel Kampi Surabaya, Sabtu (14/12/2019). Foto: Antara
suarasurabaya.net - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur meminta proses penyelesaian setiap masalah terkait gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua harus dilakukan terpadu.

"Tidak bisa kita menyelesaikannya sendiri-sendiri. Ke depan, harus dibangun secara gotong royong dan kolaborasi," ucap Prof Toho Cholik Mutohir Direktur Sport Science KONI Jatim, di sela Lokakarya 'Mencari Desain Pembinaan Pasca Rasionalisasi 10 cabang olahraga PON 2020' di Surabaya, Sabtu (14/12/2019).

Berkoordinasi dan berkolaborasi, kata dia, untuk menyelesaikan masalah atau tidak merupakan bagian dari solusi sehingga harus dilakukan. Menjelang PON 2020 terjadi persoalan yang menuai pro kontra terkait penghapusan 13 cabang olahraga yang dipertandingkan.

Dilansir Antara, 13 cabor yang dicoret itu antara lain bowling, arum jeram, balap sepeda, ski air, bridge, golf, tenis meja, dansa dan sejumlah cabor lainnya.


Di sisi lain, SK tentang cabor yang dipertandingkan di PON Papua sudah ditandatangani oleh Marciano Norman Ketua Umum KONI Pusat, yaitu ditetapkan 37 cabor, 56 disiplin cabor, 679 nomor pertandingan atau perlombaan dan kuota atlet sebanyak 6.442 orang.

"Kami bertekad agar paling tidak 13 cabor itu ada alternatif solusi. Minimum level PON dan tempatnya di luar provinsi Papua, yakni Jatim dan DKI Jakarta," kata Guru besar Universitas Negeri Surabaya tersebut.

Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberi perhatian besar kepada Jatim yang berjuang keras untuk mempertandingkan 13 cabor di PON tahun depan.

"Pak Menpora pasti memperhatikan Jatim. Kemenpora sudah mengirimkan revisi PP Nomor 17 Tahun 2007 ke Presiden," kata M Nigara Staf Khusus Kemenpora.

Pemerintah, lanjut dia, inginnya PON 2020 tetap digelar di Papua dan cabor-cabor yang hilang akan dipikirkan oleh tuan rumah untuk dipertandingkan di provinsi lain. Sehingga harus ada peraturan baru sebagai payung hukumnya.

"Mari kita bangun olahraga bersama-sama. Pak Menpora sudah mengatakan urusan dalam negeri itu urusan KONI, urusan luar negeri itu urusan KOI. Alhamdulillah ketua KONI dan KOI bisa duduk bersama," tuturnya. (ant/ang/iss)
Editor: Ika Suryani Syarief



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.